Publikasi Hasil Analisis

Laporan ini menguraikan kekayaan dan keragaman budaya Provinsi Sumatera Barat menurut data Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, serta Dinas-Dinas Kebudayaan di Kota/ Kabupaten seluruh Sumatera Barat. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak terkait dalam rangka memberikan gambaran kekayaan dan keragaman budaya dan peningkatan kinerja kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat.
Direktori ini menguraikan kekayaan dan keragaman budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut data Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY, Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, serta Dinas-Dinas Kebudayaan di Kota/ Kabupaten seluruh DIY. Direktori ini menggambarkan kekayaan budaya benda dan tak benda. Direktori ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak terkait dalam rangka memberikan gambaran kekayaan dan keragaman budaya dan peningkatan kinerja kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Analisis sikap toleransi adalah penting dilakukan mengingat Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda. Oleh karenanya besar harapan kami agar laporan ini dapat menjadi input bagi para pengambil kebijakan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam perencanaan dan evaluasi program khususnya pada aspek faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi sikap toleransi sehingga dapat tercipta kerukunan masyarakat dan kestabilan keamanan yang secara tidak langsung mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia.
Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan digambarkan dalam Misi 5 M. Adapun Misi pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019, terdiri dari 1) Memujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat; 2) Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan; 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu; 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa; 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan, yaitu kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, dan SM di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.